0
0
NTT, kupang-media.net | Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Emanuel Melkiades Laka Lena melepas Satgas Operasional Pengamanan Perbatasan (Pamtas) RI–RDTL di Lapangan Mako Kodaeral VII Kupang, Kamis,(25/9).
Dua satuan yang resmi ditarik pulang ialah Yonif 741/Garuda Nusantara dan Yonarhanud 15/Dahana Bhaladika Yudha, setelah setahun menjaga tapal batas yang rawan penyelundupan dan konflik sosial.
Dalam amanat Pangdam IX/Udayana yang dibacakan Komandan Korem 161/Wirasakti, Brigjen TNI Hendro Cahyano, dua satuan ini dinilai berhasil menorehkan prestasi. Yonif 741/Garuda Nusantara yang bertugas di Sektor Timur misalnya, menggagalkan penyelundupan dua mobil dan sembilan sepeda motor. Mereka juga mendorong warga menyerahkan senjata api, termasuk satu pucuk pistol FN 45 dan senjata laras panjang standar TNI.
Sementara Yonarhanud 15/Dahana Bhaladika Yudha di Sektor Barat menghadapi tantangan lebih pelik: selain menggagalkan upaya penyelundupan barang subsidi, mereka ikut menurunkan tensi di beberapa titik sengketa tapal batas yang sempat memanas. Warga pun akhirnya menyerahkan senjata rakitan secara sukarela.
“Jadikan keberhasilan ini motivasi untuk meningkatkan kinerja di satuan masing-masing,” kata Hendro dalam amanatnya.
Namun di balik deretan capaian, perbatasan RI–Timor Leste tetap menyisakan pekerjaan rumah besar. Konflik sosial akibat tarik-menarik wilayah yang belum tuntas, penyelundupan barang subsidi yang tak kunjung berhenti, serta maraknya kepemilikan senjata rakitan di masyarakat menunjukkan rapuhnya fondasi pengawasan negara.
Gubernur Melki Laka Lena menekankan, peran TNI di perbatasan tidak sebatas menjaga kedaulatan. Menurutnya, prajurit juga ikut terlibat dalam misi kemanusiaan, mulai dari penanganan stunting hingga pendidikan bagi anak-anak perbatasan. “Kontribusi TNI nyata, tidak hanya soal pertahanan, tetapi juga pembangunan,” ujarnya.
Pelepasan Satgas ini turut disaksikan unsur Forkopimda NTT, Bupati Timor Tengah Utara, serta jajaran Forkopimda TTU.
Meski penuh apresiasi, satu hal tetap jelas: di garis depan perbatasan, TNI sudah bekerja. Kini, giliran pemerintah sipil yang ditantang memperkuat kehadirannya, agar NTT tidak selamanya bergantung pada barisan prajurit untuk menambal kelemahan negara di wilayah terluarnya.
