0
0
NTT, kupang-media.net | Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) bersama sejumlah pemangku kepentingan mendeklarasikan komitmen bersama dalam upaya pencegahan dan pemberantasan pengiriman pekerja migran ilegal serta tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di wilayah NTT. Acara ini berlangsung dalam forum koordinasi yang digelar di Aula Rumah Jabatan Gubernur NTT, Jl.Eltari Kota Kupang, Rabu (6/8). Acara tersebut dihadiri oleh perwakilan Kementerian Perlindungan Migran Indonesia (PMI), Forkopimda, Seluruh Bupati di Nusa Tenggara Timur, Walikota Kupang , Tokoh agama, dan organisasi masyarakat.
Sekretaris Jenderal Kementerian PMI hadir mewakili Menteri, yang berhalangan hadir karena mengikuti rapat kabinet paripurna bersama Presiden. Hadir pula Kapolda NTT, jajaran kepolisian dari berbagai kabupaten, perwakilan DPRD, dan pimpinan instansi vertikal.
“Isu pengiriman pekerja migran ilegal adalah luka kemanusiaan yang terus terjadi di NTT. Komitmen kita hari ini adalah langkah awal untuk menutup celah yang selama ini dimanfaatkan oleh sindikat perdagangan orang,” ujar Gubernur NTT Melki Lakalena dalam sambutannya.
NTT merupakan salah satu provinsi dengan angka pekerja migran ilegal tertinggi. Banyak warga yang diberangkatkan tanpa dokumen resmi dan tanpa perlindungan hukum yang memadai. Pemerintah daerah menilai bahwa lemahnya sistem pengawasan sejak proses awal hingga keberangkatan merupakan penyebab utama masalah ini.
Berbagai upaya telah dilakukan, termasuk pembentukan Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA), pembentukan gugus tugas TPPO hingga ke tingkat desa, serta penguatan lembaga pelatihan kerja (BLK) dan sistem informasi pengaduan. Namun, diakui bahwa seluruh upaya ini belum sepenuhnya efektif.
“Ini bukan hanya soal aturan, tapi juga persoalan sosial, ekonomi, dan pendidikan. Kita perlu kolaborasi kuat antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga keagamaan, LSM, perguruan tinggi, dan media,” kata Gubernur.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga memberikan apresiasi kepada dua tokoh perempuan, Suster Lorent dan Pendeta Devi, yang selama ini aktif mengadvokasi dan menyuarakan perlindungan terhadap pekerja migran. Ia juga menyinggung peran jurnalis lokal yang berani mengungkap praktik perdagangan orang hingga ke Malaysia.
“Perjuangan mereka mempertaruhkan nyawa. Mereka adalah pengingat bagi kita bahwa persoalan ini nyata dan terjadi di depan mata,” ujarnya.
Gubernur berharap ke depan NTT dapat meniru model negara seperti Filipina, di mana pengiriman tenaga kerja ke luar negeri dikelola secara legal dan transparan, bahkan melibatkan lembaga keagamaan sejak proses awal.
Acara ditutup dengan deklarasi bersama dan penandatanganan komitmen lintas sektor untuk memastikan setiap warga NTT yang bekerja di luar negeri diberangkatkan secara resmi, memiliki keterampilan, dan mendapatkan perlindungan penuh dari negara.
“Ini adalah awal dari kerja besar kita. Mari kita pastikan tidak ada lagi warga NTT yang menjadi korban perdagangan orang. Ayo bangun NTT, ayo bangun Indonesia,” tutup Gubernur.
